Jakarta, SWARAPEMBANGUNANNEWS.COM – Pada Kamis, 31 Oktober 2024, di Hotel Acacia Jakarta, Gabpeknas DKI Jakarta menyelenggarakan sebuah diskusi mendalam mengenai tema yang sangat relevan: “Peningkatan Kualitas Perusahaan Dengan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Untuk Badan Usaha.” Acara ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya untuk menggali solusi konkret bagi permasalahan korupsi yang semakin meningkat, terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam presentasinya, Ferry Meiliawan Lubis menyoroti pentingnya sistem manajemen antisuap sebagai pilar utama dalam menjalankan perusahaan dengan prinsip tata kelola yang baik. Di tengah statistik yang mencemaskan—dengan Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara dalam hal indeks korupsi—penekanan terhadap implementasi ISO 37001:2016 sebagai standar internasional menjadi semakin mendesak. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalisir risiko penyuapan, tetapi juga membangun budaya anti-korupsi yang kuat di dalam organisasi.
Diskusi ini membuka mata kita tentang tingginya angka gratifikasi dan penyuapan yang melibatkan pejabat publik. Ferry mengungkapkan bahwa peningkatan tindakan pidana korupsi bukanlah isu sepele, melainkan ancaman nyata yang harus dihadapi secara sistematis. ISO 37001 berperan sebagai pedoman untuk menciptakan mekanisme yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dan jasa.
Ibu Sri Inggarwati dari Delta Indonesia menambahkan perspektif penting lainnya mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Ia menjelaskan bahwa dengan adanya regulasi ketat dalam tender, perusahaan yang memiliki lebih dari 100 karyawan harus memenuhi standar SMK3 guna menjamin keselamatan kerja. Hal ini, pada gilirannya, menjadi bagian dari proses sertifikasi yang lebih besar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas perusahaan secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, Bapak Krisna dari Disnaker DKI Jakarta menekankan pentingnya Jamsostek dalam setiap proyek konstruksi. Ia mengingatkan bahwa setiap tenaga kerja, termasuk pekerja harian, harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan yang memadai. Pendekatan holistik ini menggarisbawahi perlunya setiap perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keselamatan karyawan.
Samuel Tampubolon dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta memberikan penjelasan mengenai peran sertifikasi kompetensi kerja dalam industri konstruksi. Dengan memiliki sertifikat yang diakui, tenaga kerja dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing mereka, yang pada gilirannya membantu menekan praktik korupsi dalam proses pengadaan jasa konstruksi.
Acara ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga titik awal untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di sektor publik, untuk bertransformasi menuju praktik bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO 37001, kita tidak hanya melindungi integritas perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan citra Indonesia di mata dunia dalam hal penanganan korupsi. Sertifikasi bukan hanya sekadar dokumen, tetapi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi semua. (Red)
Leave a comment