Tangerang 23 Oktober 2025 – Pada tahun 2003 satu keluarga menempati sebuah rumah di kawasan Serpong Cluster Batavia Jl. Majapahit AA7/2 Serpong Tangerang. Mereka hidup damai dan sejahtera. Hari berganti hari tahun berganti tahun akhirnya badai itu datang, berawal dari sebuah kebutuhan dan keluarga ini melakukan pinjaman ke Indosurya dengan jaminan surat rumahnya. Dinilai Bunga dan cicilan di Indosurya terlalu besar keluarga ini mengalihkan pinjaman ke BRI untuk melunasi Indosurya. Proses di BRI pun berjalan dengan lancar dan baik.
Berjalan beberapa tahun mereka lancar membayar ke BRI tapi setelah tahun ke 5 berjalan keluarga ini mengalami pasang surut sehingga minta keringanan cicilan perbulannya. Pengajuan keringan cicilan pun di proses oleh BRI dan mereka bisa mencicil lagi dengan ringan. Entah apa yang terjadi dengan proses itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik dan pada suatu ketika keluarga ini mendapatkan surat peringatan dari BRI karena belum melunasi cicilan bulanan. Surat demi surat datang sampai 3 kali dan sampai akhirnya bahwa rumah yang ditempatin nya sudah terlelang dan masalah pun datang tanpa henti. Pada akhirnya sang pemenang lelang dengan initial A datang kerumahnya memberitahu bahwa rumah ini telah terlelang dan dialah pemenang lelangnya ujar A kepada ibu Oty sang pemilik rumah lama.
Segala upaya hukum dilakukan oleh pemilik rumah lama agar kasus ini bisa diselesaikan dengan damai dan baik, tapi pemenang lelang tetap dengan pendiriannya. Akhirnya pada tahun 2023 ibu Oty bertemu dengan Dakwah Lepas Riba dan meanceritakan masalahnya dan berharap Team Dakwah Lepas Riba dapat membantunya untuk selesaikan masalah ini. Akhirnya Dakwah Lepas Riba pun berusaha membantu keluarga ibu Oty dengan mencoba melakukan mediasi kepada pihak pemenang lelang.
Alih-alih menjalin komunikasi yang beretika dan menghargai proses transisi, dengan bermediasi kepada pihak pemilik rumah lama yang di wakili oleh Dakwah Lepas Riba, pihak sang pemenang lelang justru bertindak seolah-olah telah menjadi penguasa mutlak. Mereka menaruh bahan-bahan bangunan seperti tumpukan bata hebel dan dua sak semen yang di letakan didepan pintu masuk rumah, Ia mendesak pemilik rumah untuk segera angkat kaki, bahkan sebelum tenggat waktu relokasi yang disepakati. Tak hanya itu, intimidasi verbal dan ancaman hukum dilontarkan tanpa empati, seolah rumah tersebut tak pernah menjadi tempat bertumbuhnya keluarga selama puluhan tahun.
Gambar dibawah ini adalah bukti arogansi pemenang lelang :
“Kami bukan benda lelang. Kami manusia yang punya sejarah, punya hak untuk diperlakukan dengan hormat,” ujar salah satu anggota keluarga yang terdampak.
Perilaku seperti ini bukan sekadar soal etika, tapi soal kemanusiaan. Pemenang lelang boleh saja sah secara hukum, tapi tidak berarti bebas mempermalukan dan menekan orang yang tengah kehilangan tempat tinggal. Di balik sertifikat dan angka transaksi, ada air mata, ada trauma, ada kehidupan yang tercerabut.
Relokasi Bukan Alasan untuk Arogansi
Fenomena ini menyoroti celah besar dalam sistem lelang properti yang seringkali mengabaikan aspek sosial. Ketika proses hukum dijadikan tameng untuk menindas, maka hukum kehilangan rohnya. Relokasi seharusnya menjadi proses transisi yang manusiawi, bukan ajang unjuk kuasa.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu turun tangan. Perlindungan terhadap pemilik rumah yang terdampak lelang harus diperkuat. Jangan biarkan mereka menjadi korban ganda—kehilangan rumah dan martabat sekaligus. [ Slamet ]
Leave a comment