“FGD GABPEKNAS: Tantangan TKDN di Sektor Konstruksi, Solusi atau Sekadar Wacana?”

Tangerang, SWARAPEMBANGUNANNEWS.COM – Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (GABPEKNAS) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, yang mengambil tema: “Strategi dan Langkah Taktis Perusahaan dengan Pemenuhan TKDN Bagi Masyarakat Jasa Konstruksi” menghadirkan perdebatan hangat mengenai strategi pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sektor konstruksi. Acara ini bertujuan untuk mengurai berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri dalam memenuhi TKDN, serta menyusun langkah-langkah taktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memastikan kontribusi nyata bagi masyarakat jasa konstruksi (Rabu, 07/08/2024).

Pj Gubernur Banten, Al Mutabar, dalam kata sambutannya, menyoroti pentingnya pemenuhan TKDN sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah.

“Provinsi Banten ini merupakan kawasan industri dan sebagian besar tata kehidupan di sini berkaitan dengan jasa. Meskipun tingkat pengangguran di Banten cukup tinggi, kita terus mendorong perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Al Mutabar.

Ia juga menambahkan bahwa Banten telah menjadi destinasi bagi warga dari berbagai penjuru Indonesia yang mencari pekerjaan. Namun, ia mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan bahwa angkatan kerja yang ada dapat terserap dengan baik.

“Gerak dan laju ekonomi di Banten berjalan dengan cukup baik, dan kita terus mengendalikan inflasi. Hal ini berhubungan langsung dengan TKDN, karena dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi tumbuh stabil.”

FGD ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Sarjuni Adicahya, P3DN Assisten Vice President PT. Surveyor Indonesia, yang menekankan pentingnya pemantauan dan sertifikasi dalam pemenuhan TKDN. M. Fadholi Afinanto, Chief Technology Officer Autoconz 3DCP, selaku mitra Gabpeknas, mengupas inovasi teknologi yang dapat meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proyek konstruksi. Sementara itu, Prof. DR. Manlian Simanjuntak dari LPJK Kementerian PUPR menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan TKDN yang lebih efektif.

Namun, pertanyaan besar yang muncul dalam diskusi ini adalah: Apakah strategi yang diusulkan ini akan benar-benar memberikan dampak nyata atau sekadar menjadi wacana tanpa implementasi yang jelas? Dengan tantangan besar yang dihadapi sektor konstruksi dalam pemenuhan TKDN, pelaku industri diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat dan pragmatis untuk menghadapi tekanan global dan lokal yang semakin kompleks. (Bond)