FGD Gabpeknas Siantar – Simalungun Jawab Persoalan Sinergitas Asosiasi Badan Usaha Konstruksi, Pemerintah Dan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara

Siantar, Sumatera Utara – SWARAPEMBANGUNANNEWS.COM
Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diadakan oleh PUB GABPEKNAS – PERKINDO – PKB PERTAHKINDO dengan tema “Sinergi Asosiasi Badan Usaha, Pemerintah, dan Universitas dalam Pemenuhan Kebutuhan Akses Tenaga Kerja Konstruksi di Sumatera Utara” telah berlangsung sukses Kamis lalu. Acara ini dihadiri oleh para ahli, praktisi, dan pejabat pemerintah daerah yang berdedikasi untuk memperkuat sektor konstruksi di wilayah Sumatera Utara (Kamis, 11/07/2024).

Acara FGD ini menjadi ajang tanya jawab yang dinamis antara para peserta dan panelis. Beberapa pertanyaan penting diajukan terkait dengan peran asosiasi badan usaha, alokasi dana, dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Menanggapi salah satu pertanyaan mengenai apakah anggota GABPEKNAS bisa mengerjakan proyek pemerintah, Pak Indra Suhada, S.T., M.T., Kepala BJKW 1, dan Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU, Pengurus LPJK Bidang V Kementerian PUPR RI serta Dewan Etik DPP GABPEKNAS, menjelaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi badan usaha untuk memperoleh proyek pemerintah. Pemerintah saat ini sedang membenahi administrasi agar dapat menjamin kualitas badan usaha di masa mendatang.

Selain itu menjawab pertanyaan apakah APBN/dana yang dikelola oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah hanya untuk jalan Provinsi, dan apakah bisa jika dialokasikan untuk jalan desa, Pak Indra Suhada, menegaskan bahwa Impres Jalan Daerah (IJD) digunakan untuk memfasilitasi pembangunan jalan daerah di tingkat kabupaten/kota. Namun, dengan persyaratan khusus, dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan desa. Untuk detail lebih lanjut dapat ditanyakan kepada dinas PUPR setempat.

Selanjutnya Pak Indra Suhada, Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, dan Bpk. Ir. Muhtar Tjaya selaku Direktur Utama PT. LSP PERTAHKINDO Konstruksi Nasional, menjawab pertanyaan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi dan dibutuhkan oleh proyek di Sumatera Utara untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Yaitu bahwa pemerintah akan memberdayakan fresh graduate melalui program pembekalan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing untuk jenjang 4, 5, dan 6.

Terakhir pertanyaan mengenai program kompetensi tambahan dan pemadanan yang telah disediakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang menyediakan pelatihan kerja bidang konstruksi, apakah bisa dijalin kerjasama untuk menjalankan program ini bersama antara BJKW dengan Disnaker, disambut baik dan dijawab oleh Pak Indra Suhada bahwa BJKW berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan Disnaker serta PUPR Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun terkait program sertifikasi kompetensi di bidang jasa konstruksi.

Acara FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Sumatera Utara serta memperkuat sinergi antara badan usaha, pemerintah, dan universitas dalam memajukan sektor konstruksi di wilayah tersebut. (Bond)