Sasaran Sosialisasi UU KIA di Balikpapan, Kota Beranda IKN dengan Proyek Bernilai Rp 5 Triliun

NUSANTARA, SWARAPEMBANGUNANNEWS.COM

Kendati Undang-undang (UU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) belum resmi bernomor, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gencar melakukan sosialisasi. Terutama di Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, bahwa Balikpapan semakin menarik, karena selain penyangga IKN juga peran dan posisinya sangat strategis. Sudah seyogyanya Balikpapan memiliki ekosistem ketenagakerjaan paling bagus khususnya hubungan industrial antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah kota.

Pernyataan menarik sesuai yang dilansir SwaraPembangunanNews.com dari portal Kompas.com, juga diberikan oleh Indah mengenai UU KIA.

“Walaupun UU KIA belum ada nomor tapi kami kemas dengan sejumlah program, terutama edukasi dan sosialisasi. Betapa kami sebisa mungkin intensif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan,” tutur Indah di Balikpapan, Selasa (1/7/2024).

Badan Usaha Otorita IKN Mulai Jalin Kerja Sama dengan Perbankan. Indah menambahkan, jika IKN sudah terbentuk namun hubungan industrial tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja serta ekosistem ketenagakerjaannya belum baik, maka pertumbuhan di Balikpapan dan kota-kota penyangga tidak akan terjadi. Selain itu, pentingnya UU KIA ini juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang masih rendah, yakni berada di urutan 34 dari sekitar 60 negara. Bahkan, di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masih kalah jauh ketimbang Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Dalam penjelasannya, menurut Indah bahwa sosialisasi ini juga sebagai upaya negara mengingatkan kembali kepada pemberi kerja dan pekerja, tidak hanya pada perempuan dan anaknya. Hal ini karena kesejahteraan ibu dan anak akan sangat berpengaruh pada produktivitas pekerja, serta lebih jauh lagi berkontribusi pada perusahaan dan negara.

Pekerja tidak hanya dibayar sesuai upah, juga kualitas hidup lebih baik, sejahtera, anak memiliki keterikatan yang kuat dengan ibu, karena perusahaan menyediakan tempat penitipan anak (TPA) atau daycare.

RPP tentang KIA Indah menerangkan, UU KIA menjadi penting dan krusial untuk disosialisasikan sebelum diterapkan, karena telah terjadi peningkatan pekerja perempuan di pasar kerja Indonesia.

Pada 2022 terdapat 50 juta perempuan atau 38 persen dari total jumlah pekerja. Angka ini naik menjadi 54,61 pekerja perempuan pada 2023 atau sekitar 39,05 persen dari total penduduk yang bekerja. Untuk itu, Kementerian sedang membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memfasilitasi para pekerja.

“Selain mengatur masalah fasilitas daycare, RPP juga mengatur cuti, transportasi, alih daya, dan lain-lain,” cetus Indah. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Ani Mufidah mengatakan, terdapat lebih dari 1.424 proyek dengan nilai lebih dari Rp 5 triliun sebagai dampak dari dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. (Red)