Kita akan rapatkan lagi…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Jakarta – SWARAPEMBANGUNANNEWS.COM Gagasan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali bergaung menyusul pernyataan dua menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, perbedaan perkataan antara kedua pejabat tinggi tersebut membuat khalayak bertanya-tanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengemukakan pihaknya masih membahas rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024.
“Kita akan rapatkan lagi,” ujar Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir Kompas.com pada Rabu (10/07/2024).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembelian BBM subsidi bakal dibatasi per 17 Agustus demi efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara dan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut narasi yang hampir sama tentang pembatasan BBM bersubsidi selalu diangkat setiap kali terjadi pergantian presiden.
“Setiap pergantian pemimpin, yang pertama kali dikurangi adalah subsidi dengan narasi yang hampir sama. Bedanya mungkin, sekarang narasinya digeser untuk makanan siang gratis misalnya. Tapi intinya adalah untuk menjalankan program-program pemerintahan selanjutnya,” ujar Bhima dalam wawancara via sambungan telepon.
Bhima merujuk ke program makan siang gratis atau sekarang disebut makan bergizi gratis yang merupakan program dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan resmi dilantik pada pada 20 Oktober 2024.
“Karena kalau tidak disiapkan melalui pemangkasan subsidi, bisa jadi program-program Pak Prabowo banyak yang enggak jalan.” pungkasnya.
BBM yang disubsidi pemerintah adalah solar dan Pertalite (RON 90).
Per 1 Juli 2024, harga solar adalah Rp6.800 per liter sementara Pertalite dipatok di Rp10.000 per liter.
Harga ini bisa berubah di daerah Indonesia yang terpencil atau aksesnya sulit.
Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sujatno, menyebut pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan ambigu oleh pemerintah.
Agus menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memukul daya beli konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar.
“Di satu sisi, [pemerintah] tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya akan terjadi kenaikan harga bagi konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar [karena] harus migrasi ke BBM nonsubsidi,” tegasnya. (Tim Redaksi)
Leave a comment